Petualangan Sejati

Klenteng Jogja (Vihara Budha Praba)

2010-10-13T07:53:00.000-07:00

Mungkin tak asing lagi bagi teman-teman yang bertempat tinggal atau pernah ke jogja. Salah satu Vihara atau klenteng terkenal di jogja ini terletak tepat di sebelah barat perempatan sayidan tak jauh dari pusat kota jogja.

Arsitektur Klenteng ini sangat kental nuansa Tiong Hoa atau China karena jika kita masuk ke dalamnya akan nampak berbagai tulisan China dan warna-warni kuning-merah. Tak ketinggalan juga berbagai hiasan naga, harimau, dan berbagai macam chiri khas negara tirai bambu tersebut menghiasi bangunan Klenteng tersebut.

Selasa, 12 Oktober 2010 saya dan teman-teman mengunjungi tempat tersebut untuk sekedar menikmati keindahan bangunan yang artistik dan sangat indah tersebut.

Dari luar Klenteng, bau dupa yang harum telah menyambut kedatangan kami. Konon, bau dupa dari dalam bangunan tersebut mampu memberikan efek ketenangan bagi pengunjung yang masuk di dalamnya. ya.. semacam aroma terapi gitu. Memang, setelah kami masuk di dalamnya, suasana hening dan khusu' sangat terasa.

Di dalam Klenteng tersebut, kami mendapati banyak sekali dupa dan berbagai perlengkapan agama Budha untuk bersembahyang. Kesan bersih, rapi dan penuh dengan berbagai hiasan seperti gambar-gambar dan patung-patung yang kamipun sebenarnya tidak dapat mengartikan maksudnya terpampang dengan indah. Kamipun menyempatkan untuk berfoto-foto untuk mengabadikan petualangan kami ini.. :)

Foto disamping adalah bagian luar dari Vihara. Saya bersandar di samping salah satu sebuah tiang penyangga bagian depan bangunan tersebut. Sangat bagus ya tiangnya, dilengkapi dengan ukiran patung naga yang eksotis.

Foto di atas adalah ketika saya hendak memasuki Klenteng tersebut. Warna-warni yang ramai membuat bangunan tersebut semakin indah. Hmm... kata orang, lebih rame, lebih asyik gitu lho..!

Kalau gambar di atas diambil pada saat saya duduk di bagian tengah Vihara. Di depan saya sebenarnya terdapat meja yang digunakan untuk sembahyang umat agama Budha. Tapi saya tidak berani mendekati meja tersebut karena sedang digunakan oleh seseorang untuk sembahyang..

Hehe... ini adalah meja yang berada di bagian luar atau depan. Di mejua ini terdapat beberapa dupa yang ditancapkan pada sebuat bejana berwarna kuning emas. Eitt.. saya di situ cuma action lho...! sebenarnya saya gak tau apa yang saya lakukan.. cuma ikut-ikutan cara sembahyang umat Budha. Karena saya muslim, ya otomatis saya juga kurang tau bagaimana ritual dalam sembahyang. Meja tersebut juga bukan meja yang digunakan untuk sembahyang, tapi hanya untuk menacapkan dupa saja.

Ini dia tembok yang banyak ukiran naganya. Tuh.. saya lagi memegang lidah seekor naga yang berbentuk relief tapi lebih menonjol seperti patung..

Gereja GHOTIC Sayidan

2010-10-12T22:30:00.000-07:00

Perjalanan kami bermula pukul 13.00WIB. Siang yang cerah itu 12 Oktober 2010, saya dan teman-teman berencana untuk sekedar berfoto-foto di sebuah Gereja Ghotic yang terletak di Sayidan, yang terletak di sebelah timur alun-alun utara kota Yogyakarta.

Meskipun saya adalah orang Jogja asli, tempat tersebut baru pertama kali saya temui berkat usulan dari salah satu teman kami. Langsung saja saya ceritakan kondisi bangunan tersebut. Meskipun bangunan tersebut terlihat seperti sebuah gereja, akan tetapi menurut penduduk sekitar, bangunan tersebut merupakan rumah tinggal suatu keluarga. Saat kami meminta ijin untuk memasuki bangunan tersebut, kami tidak diperbolehkan.

Dari luar, bangunan tersebut sangat kental akan nuansa eropa. Kamipun sangat senang berfoto-foto di sana karena serasa berada di luar negri. Akan tetapi kami tidak begitu saja puas dengan hal itu. Karena kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bangunan tersebut.

alhasil, kami berinisiatif untuk nekat masuk ke dalam bangunan yang aksesnya di tutup dari dunia luar tersebut. rasa penasaran kami yang begitu besar mendorong kami untuk memanjat dinding tua yang tingginya sekitar 2 meter. rasa penasaran bercanpur was-was dan deg-degan membuat petualangan kami terasa begitu menyenangkan.

Dua orang dari kami memanjat masuk ke dalam gedung tersebut. Karena kami adalah laki-laki dan dua orang lainnya adalah perempuan. Mungkin kami adalah orang-orang dari sekian banyak petualang yang berhasil masuk ke dalam bangunan tersebut setelah sekian lama aksesnya ditutup, ya tentu saja dengan nekat dan tanpa izin. hehehe...

Setelah berhasil masuk ke dalam gedung tersebut, kami sangat takjub melihat keindahan arsitektur bangunan tersebut. Akan tetapi, karena bangunan tersebut telah lama tidak dihuni, suasana mencekampun sangat terasa di dalamnya walaupun di siang hari.

Atap-atap yang penuh dengan gambar-gambar yang sulit kami artikan maksudnya dan telah banyak yang rusak yang kami perkirakan karena hujan. Lantai-lantai yang dipenuhi dengan lumut-lumut yang telah mengering dan pecah-pecah. Tapi aklhirnya kami puas karena telah berhasil foto-foto di dalamnya.

sejarah kota bandung

2009-05-03T21:03:00.002-07:00

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daearh Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masingmasing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos. Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan
telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

sejarah kota jogja

2009-05-03T20:50:00.000-07:00

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta.
Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

IKLAN YANG TERLALU BANYAK

2009-03-03T07:16:00.000-08:00

pemandangan di sekitar jalan solo sangat lah memprihatinkan...
dilihat pemandangan Jogjakarta sekarang telah menjadi kota IKLAN, hal ini sangat meresahkan. apalagi kota Jogja mempunyai image sebagai kota pelajar. entah knapa.. mungkin karena biaya pasang iklan yang saat ini begitu murah dan komersial...